Tentara Kompeni Belanda Rakyat Minahasa

PROVINSI KEDUA BELAS BELANDA Minahasa (dahulu disebut Tanah Malesung) adalah kawasan semenanjung yang berada di bagian timur laut Pulau Sulawesi. Dasar wilayah Minahasa modern terbentuk antara abad ke-17 dan ke-18, ketika suatu kawasan pegunungan yang luasnya sekitar 4.800 km persegi di ujung utara semenanjung Sulawesi terkucil dari daerah sekitarnya akibat serangkaian peperangan dengan Kerajaan Bolaang dan perjanjian yang membawa mereka ke bawah kedaulatan eksklusif VOC, yang sekaligus memulai proses westernisasi yang intensif di Minahasa serta hubungan erat antara penduduk setempat dan Belanda. • Persekutuan Minahasa dan Belanda Sebenarnya, orang Barat pertama yang datang ke Minahasa adalah orang Portugis di bawah Simao d’Abreu, yang datang ke Manarouw (Manado) pada tahun 1523 untuk menghadang ekspansi Ternate ke wilayah Sulawesi utara. Orang Portugis kemudian mulai menyebarkan agama Katolik, yang ditandai dengan pembaptisan massal terhadap Raja Siauw (Manarouw) dan 1.500 orang rakyatnya di muara Sungai Tondano. Dalam perkembangannya, letak Manado yang strategis sebagai pintu gerbang transit kawasan timur Nusantara bagi kapal-kapal dagang bangsa asing mendorong Spanyol merebut benteng Portugis di Amurang pada 1550-an. Orang Spanyol kemudian membangun benteng di Manado dan memulai penanaman kopi di daerah itu. Kedudukan Spanyol di Manado segera terancam oleh orang Belanda, yang mengincar tanah pertanian yang subur di dataran tinggi sekitar Danau Tondano untuk memberi makan garnisun VOC di daerah Maluku. Atas undangan beberapa kepala suku lokal, Belanda mengusir Spanyol dari Minahasa pada tahun 1660 dan membantu suku-suku lokal meraih kemenangan militer mutlak melawan suku Bolaang di selatan pada tahun 1693. Manado, Pada tahun 1679, lewat gabungan tekanan militer dan kesempatan perdagangan yang menguntungkan, para pemimpin "seluruh suku di landstreek van atau ujung paling utara Sulawesi” mengadakan sebuah perjanjian dengan VOC, di mana mereka membatalkan sumpah setia mereka kepada raja Bolaang dan menyatakan dirinya sebagai kawula Kompeni. Sejak itu, landstreek van Manado diperintah secara langsung sebagai wilayah koloni Belanda dengan sebutan Minahasa, yang diartikan sebagai "telah menjadi satu”—merujuk kesepakatan antara berbagai kelompok sub-etnik Minahasa yang terdiri atas orang Tontemboan, Tombulu, Tonsea, Tolour (Tondano), Tonsawang, Ponosakan, Pasan, dan Bantik untuk bersatu. Landstreek van Manado terdiri atas sekitar 27 buah unit politik terpisah yang disebut walak, di mana masing-masing berhubungan secara independen dengan penguasa Belanda. Berbagai usaha VOC untuk menunjuk pemimpin tertinggi di seluruh kawasan itu mengalami kegagalan karena pertikaian sengit di antara walak-walak tersebut, yang terus-menerus diperparah akibat praktik tradisional untuk mengayau. Keadaan baru berubah dengan cepat setelah kewenangan VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1809, pasukan Belanda, dengan mengerahkan artileri dan melakukan pengepungan selama sembilan bulan, menindas sebuah pemberontakan besar yang dilakukan sejumlah walak di Tondano. Setelah berakhirnya Perang Tondano, pada tahun 1822 Belanda mulai menerapkan kebijakan tanam paksa tanaman kopi secara besar-besaran di wilayah pegunungan Minahasa. Intensifikasi administrasi kolonial pun meluas akibat pertimbangan ekonomi maupun kebutuhan, dan akhirnya menyebabkan transformasi para pemimpin walak menjadi sebuah korps birokrasi yang dilatih, diarahkan dan digaji oleh Belanda. Pada masa inilah ikatan longgar dari suku-suku Minahasa mulai menguat dan membentuk sebuah komunitas baru di Minahasa, yang terutama didasarkan pada kesamaan agama. Penyebaran agama Kristen sendiri telah dimulai sejak zaman Portugis dan Spanyol, tetapi baru antara tahun 1831 hingga 1891 sebagian terbesar penduduk Minahasa masuk agama Kristen lewat karya misi yang dilakukan oleh NZG (Nederlandsch Zendeling Genootschap, atau Komunitas Misionaris Belanda). Daya tarik agama Kristen bagi penduduk lokal pada periode ini sebagian berkaitan dengan hubungan bergengsi agama tersebut dengan penguasa Belanda. Kebijakan pemerintah kolonial untuk melarang praktik pengayauan, penghapusan perbudakan maupun pembangunan kembali rumahrumah dan permukiman penduduk juga ikut menyebabkan bergesernya, atau punahnya, aktivitas agama asli-yang bergantung pada praktik-praktik tersebut, • Soldadu Kompeni Sekalipun praktik-praktik agama asli Minahasa terkikis akibat penyebaran agama Kristen, penghormatan tradisional penduduk lokal terhadap kekuatan dan kemampuan berperang tetap hidup. Dipuji oleh orang Belanda sebagai "salah satu bangsa militer terbaik di dunia," kesenangan berperang orang Minahasa bahkan disalurkan oleh penguasa Belanda ke dalam barisan militer kolonial. Pengabdian para pemuda Minahasa dalam dinas militer Belanda sendiri telah berlangsung sejak masa pemerintahan VOC pada abad ke-18. Pada awalnya, mereka dikenal sebagai orang Alifuru, karena belum memeluk agama Kristen. Mereka terutama berasal dari walak-walak sekitar Manado, yang hingga pertengahan abad ke-19 secara rutin membantu orang Belanda mengusir para perompak dari Mindanao, yang sering kali menyerang wilayah pantai Sulawesi Utara untuk menangkap mpenduduk setempat dan menjadikannya sebagai budak. Setelah pergantian kekuasaan dari VOC ke pemerintahan kolonial Belanda, status Hulptroepen (tentara bantu) bagi prajurit Minahasa mulai muncul. Penolakan sempat terjadi pada tahun 1808, bahkan hingga memicu pecahnya Perang Tondano (1808–1809). Namun, setelah Hindia Belanda diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda, para prajurit Minahasa mulai ikut ambil bagian dalam perang-perang penaklukan Belanda di Nusantara-sejak penindasan pemberontakan Pattimura di Maluku pada tahun 1817 hingga penaklukan Aceh pada awal abad ke-20. militer berskala be Tradisi perekrutan militer bersekala besar sendiri dimulai pada tahun 1825, ketika sekitar 800 orang Minahasa direkrut untuk membantu Belanda menindas perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahap terakhir Perang Jawa. Setelah tahun 1850, Minahasa menyuplai sebagian besar kontingen pribumi Kristen dari Tentara Hindia Belanda yang disebut sebagai ”Ambon”. Jumlah prajurit yang direkrut dari Minahasa melonjak ketika berkobarnya Perang Aceh, dan pada awal abad ke-20, orang-orang Minahasa bertempur dalam perang-perang kolonial di Jambi, Sulawesi Selatan, Flores dan Papua. Selain prajurit, orang-orang Minahasa juga bertugas sebagai gewapende politie atau polisi bersenjata-pada tahun 1916, jumlahnya sekitar 2.000 orang. Keberanian para prajurit Minahasa dalam pertempuran membuat militer Belanda antusias untuk merekrut mereka ke dalam pasukan kolonial yang baru, KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Para pemuda Minahasa sendiri menanggapinya dengan tidak kurang antusias. Jaminan hidup layak dan dihormati merupakan pilihan utama dan idaman para pemuda, yang sering kali direkrut dari daerah-daerah Minahasa yang miskin. Selain itu, mereka menandatangani kontrak serdadu untuk menghindari kerja wajib Herendienst, kerja paksa yang berlaku pada zaman itu dan dianggap sebagai hal yang memalukan. Gengsi soldadu pun mengantar banyak di antara mereka kemudian terpilih menjadi pemuka masyarakat dan pemuka agama setempat. Selain itu, rasa hormat tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan juga memainkan peranan dalam motivasi para rekrutan. Di setiap desa di Minahasa terdapat petugas pendaftaran tentara yang disebut sebagai Werpen dan kepada setiap pemuda yang diterima diberikan aangeld (uang muka) sebesar f.60-sudah termasuk f.10 yang dipotong untuk petugas pendaftaran. Para pemuda yang masuk dinas militer itu dikumpulkan di Benteng Amsterdam, Manado, sebelum dikirimkan dengan kapal laut ke Bandung untuk dididik di sana. Antusiasme para pemuda Minahasa untuk menjadi "Soldadu Kompeni” di kemudian hari banyak dikecam oleh kaum nasionalis. Lewat "Rondreidend Toncel gezels chap de Vrede”, kaum nasionalis mengadakan sebuah lakon sandiwara anti-perekrutan KNIL. Dalam salah satu pertunjukannya, seorang pelawak Gorontalo bernama Sumaila muncul dengan berpakaian seragam dan pangkat serdadu Belanda (Soldaat) dan menyanyikan lagu berjudul "Kalau Teken Kompeni Kasihan” yang memiliki syair berikut ini: Kalau teken Kompeni, kasihan Terima pakaian sepatu goni kasihan Rasa senang di dalam hati Jual kepala sampai mati Jadi serdadu sungguh senang kasihan. Over plaats ke Surabaya kasihan Mabuk laut sampai payah kasihan Di dalam kapal digoyang gelombang Baru mengingat adik dan abang Jadi serdadu tidak senang kasihan. Hari-hari belajar berbaris kasihan Buku-buku abis tergaris kasihan Tidak mau masuk Tangsi Karena serdadu tidak senang kasihan. Saya minta makan enak kasihan Dikasih bubur campur melk kasihan Saya minta kastrolie Hanya dikasih "god verdori” Jadi serdadu tidak senang kasihan. Sajak Sumaila tersebut menyindir perlakuan diskriminatif Belanda terhadap para prajurit Indonesia. Dalam skala gaji, ada perbedaan yang sangat besar antara gaji seorang sersan Belanda dan sersan Inlander. Akibat propaganda Sumaila tersebut, beberapa pemuda Siau yang sedianya hen. dak mendaftarkan diri menjadi serdadu mengundurkan diri sehingga dokter Van Bersen yang telah berada di Siau untuk memeriksa kesehatan para calon serdadu terpaksa pulang dengan tangan kosong. Insiden itu sendiri membuat ”Rondreidend Toncel gezels chap de Vrede” dilarang tampil di Siau dan sejumlah tempat di Keresidenan Manado. Akan tetapi, secara umum agitasi penolakan kaum nasionalis terhadap perekrutan pemuda lokal ke dalam tentara kolonial tidak banyak berhasil. Hingga tahun 1940-an, menjadi kebanggaan bagi para orang tua Minahasa apabila anaknya menjadi soldadu. Sekalipun ada diskriminasi dalam soal gaji, bagi banyak orang Minahasa-dan orang Indonesia lainnya - pada masa itu menjadi prajurit KNIL adalah pekerjaan yang menggiurkan. Seorang prajurit pribumi dapat memperoleh pendapatan yang relatif lebih baik daripada penduduk rata-rata, sementara KNIL menyediakan rumah, layanan kesehatan dan sekolah bagi anak-anaknya. Selain itu, pensiunan prajurit mendapatkan pensiun bulanan. Karena itu, kebanyakan prajurit Minahasa dalam KNIL tidak bertempur bagi ide-ide kebangsaan ataupun demi Sri Ratu dan Negara. Mereka bertempur lebih untuk memperoleh nafkah dan mereka memilih KNIL karena ”kompeni” bertempur dengan baik di masa lalu, di mana mereka tidak pernah kalah dalam perang lokal melawan penduduk setempat . Otonomi Minahasa Sekalipun catatan komposisi rasial dalam KNIL pada tahun 1929 menunjukkan bahwa orang Minahasa, yang dalam catatan Belanda dikelompokkan sebagai "Menadonese”, hanya berjumlah 15 persen dari keseluruhan anggota tentara kolonial, mereka mendapatkan status diistimewakan sebagaimana orang Ambon. Selain itu, mereka juga menduduki status elite: dalam sebuah batalion KNIL yang kompi-kompinya dibagi menurut garis rasial yang ketat, para prajurit Minahasa disatukan dengan orang Eropa dalam Kompi Pertama. Di samping alasan kedekatan kultural mereka dengan orang Eropa, ada juga alasan praktis yang bersifat disiplin: sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 1925 merekomendasikan pemisahan para prajurit Manado dari prajurit bersuku lainnya dengan alasan ”keangkuhan di antara mereka dapat menimbulkan perkelahian.” Hal ini dikarenakan banyak prajurit Minahasa, yang dalam catatancatatan KNIL dipuji sebagai prajurit yang baik dan gagah berani di medan laga, cenderung memandang rendah prajurit rendahan pribumi lainnya. Di garnisun, orang-orang Minahasa dianggap sebagai prajurit yang sangat baik. Para ”om” Manado yang lebih tua memiliki kewenangan yang amat besar dan teladannya memiliki pengaruh yang besar. Namun, diskriminasi rasial yang dilembagakan dalam KNIL, yang meliputi berbagai hal--dari jenis makanan hingga jumlah uang pensiun-juga menimbulkan kekecewaan di kalangan banyak prajurit Minahasa. Dianggap sebagai "kelompok elite” militer di antara orang pribumi sekaligus frustrasi karena aspirasi mereka untuk dipersamakan derajatnya dengan orang Eropa dianggap angin lalu oleh pihak penguasa, orang Minahasa di barakbarak militer di seluruh Hindia Belanda membentuk komunitas-komunitas ketat yang terisolasi dari kelompok lainnya karena kebanggaan diri sekaligus kecemburuan yang bersifat kesukuan. Para anggota dari komunitas semacam itulah di pangkalan militer di Jawa Tengah yang mendirikan organisasi resmi nasionalis Minahasa pertama, Perserikatan Minahasa, pada tahun 1909. Organisasi ini dengan cepat berkembang di seluruh Pulau Jawa, dan pada tahun 1915 memiliki cabang di Minahasa sendiri. Pada tahun 1917, Perserikatan Minahasa telah memiliki anggota sekitar 10.000 orang, membuat mereka menjadi organisasi pribumi kedua terbesar di Hindia Belanda setelah Serikat Islam. Sekalipun nasionalisme Minahasa tidak pernah mengambil bentuk kekerasan selama masa kolonialisme, kemunculan Perserikatan Minahasa menimbulkan masalah tersendiri bagi orang Belanda. ”Para prajurit Minahasa kita," demikian tulis seorang perwira Belanda pada tahun 1917, "selalu memberikan kesan pada diriku bahwa mereka dapat menjadi sebuah bahaya, bahwa mereka ingin tetap memelihara sekaligus meningkatkan hak-hak istimewa mereka, apa pun caranya.” Dihadapkan dengan sebuah rencana untuk menghapuskan status khusus mereka pada tahun 1919, para prajurit Minahasa dengan murka menyampaikan petisi kepada gubernur jenderal agar segera melaksanakan program gelijkstelling—"penyetaraan” status hukum-seluruh dengan orang Eropa. Pada saat yang bersamaan, pemimpin kampanye ini, J.H. Pangemanan, bersikeras bahwa gelijkstelling tidak sama dengan naturalisasi, dan bahwa . orang Minahasa ingin tetap menjadi orang Minahasa. Petisi gelijkstelling membuat orang Minahasa terlibat konflik langsung yang tidak lazim dengan pemerintah kolonial, yang memilih untuk tidak mengabulkan permintaan tersebut. Hak-hak istimewa yang dinikmati anggota militer Minahasa juga dicabut seperti yang telah direncanakan pada tahun 1921, sekalipun sejumlah hak istimewa dipulihkan kembali empat tahun kemudian. Para prajurit sendiri, sebagian karena semakin realistis, perlahan-lahan menjadi bersikap apolitik dan konservatif. Untuk mengatasi ketidakpuasan para prajurit maupun orang Minahasa pada umumnya, pemerintah kolonial mengada- kan sejumlah pembaruan dan perbaikan di bidang politik, ekonomi dan agama di Minahasa sendiri. Pada tahun 1919 di Manado diresmikan Minahasaraad, se buah majelis perwakilan Minahasa. De- ngan sebuah sistem pemilihan langsung dan penduduk pribumi yang merupakan mayoritas mutlak, Minahasaraad merupa- kan organ pemerintah paling demokratis yang pernah didirikan di Indonesia pada zaman kolonial. Mengedepankan tujuan loyaal streven naar zelfbestuur, meraih pemerintahan sendiri yang setia, majelis baru itu menghapuskan kebijakan kerja paksa, merencanakan sebuah program transmigrasi lokal dan menyibukkan diri dalam masalah pelayanan kesehatan, per- dagangan dan kredit usaha. Mereka juga mempertahankan pendidikan lokal dari rongrongan pemerintah pusat. Sementara itu, pemilihan Minahasaraad sendiri men- jadi sebuah acara yang sangat populer. Menurut G.S.S.J. Ratulangie, yang menjadi sekretaris Minahasaraad antara tahun 1924 hingga 1927, majelis itu me- rupakan sebuah "badan ultramodern" dan "benar-benar berhasil" Jika saja tidak terjadi invasi Jepang, kemajuan menuju otonomi politik akan mengembangkan Minahasaraad menjadi sebuah groepsge- meenschap atau pemerintahan kelompok komunitas" di Minahasa. Loyalitas politik, yang digabungkan dengan agama Kristen yang dipeluk oleh mayoritas warganya dan westernisasi ke- budayaan mereka, sendiri membuat Mina- hasa dijuluki sebagai provinsi ke-12" Be- landa. Julukan ini menghadapi ujian ter- beratnya ketika Perang Pasifik berkobar. Minahasa Terseret Perang Pada tahun 1938, pemerintah kolonial membentuk wilayah-wilayah setingkat provinsi administratif di Hindia Belanda. 3 Pulau Sulawesi termasuk dalam wilayah Groote-Oost Nederlands-Indië (Timur Be- sar Hindia-Belanda), pada waktu itu ter- bagi atas dua wilayah pemerintahan, yaitu wilayah pemerintahan Residentie Manado (Keresidenan Manado), yang dipimpin oleh seorang residen dan wilayah peme- rintahan Zuid Celebes en Onderhorigheden (Sulawesi Selatan dan Daerah Sekitarnya), yang dipimpin oleh seorang gouverneur (gubernur). Keresidenan Manado, yang beribu- kota Manado, meliputi wilayah yang kini termasuk dalam provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Wilayah pemerintahan Keresidenan Manado terdi- ri atas empat afdeling, atau bagian wilayah pemerintahan, yang dipimpin oleh se- orang assistent resident (asisten residen). Berikut adalah keempat bagian wilayah pemerintahannya. 1. Afdeling Manado-Minahasa, dengan ibukotanya Manado, yang terbagi atas tiga wilayah onderafdeling, masing- masing dipimpin oleh seorang hoofd van het plaatselijk bestuur (kepala pe merintahan negeri) dan seorang con- troleur (kontrolir): a. Onderafdeling Minahasa, yang ter- diri atas enam distrik pemerintah- an. b. Onderafdeling Bolaang-Mongondow, yang terdiri atas beberapa wilayah landschap atau kerajaan. C. Onderafdeling Sangir Talaud, yang terdiri atas tiga wilayah landschap atau kerajaan. 2. Afdeling Gorontalo, dengan ibukotanya Gorontalo, yang terdiri atas beberans wilayah landschap atau kerajaan. 3. Afdeling Poso, dengan ibukotanya Po. so, yang terdiri atas tiga wilayah onder. afdeling, yaitu: a. Onderafdeling Poso; b. Onderafdeling Luwuk-Banggai; C. Onderafdeling Kolonodale. 4. Afdeling Donggala, dengan ibukotanya Palu, yang terdiri atas beberapa wilayah landschap atau kerajaan. Onderafdeling Minahasa merupakan satu-satunya wilayah di kawasan Groote- Oost Nederlands-Indië, yang tidak dikate- gorikan sebagai wilayah landschap atau daerah kerajaan. Dengan demikian, rakyat Minahasa dengan sistem pemerintahan yang berbentuk distrik, memang tidak mengenal struktur pemerintahan kerajaan sejak dahulu kala, melainkan telah meng" anut sistem pemerintahan demokrasi murni yang bersifat tradisional sebagai warisan dari para leluhur mereka. Pada tanggal 10 Mei 1940, Negeri Be- landa diserang oleh Jerman Nazi. Sebagai balasannya, di daerah afdeling Manado, Gorontalo, Poso, Donggala, dan kota Manado khususnya, kelompok satuan tu- gas pemerintah sipil bersama polisi Hin- dia-Belanda menangkapi warga negara Jerman yang berdomisili di Keresidenan Manado. Selain itu, beberapa orang Be- landa juga turut diciduk, karena mereka dituduh terlibat sebagai anggota Nation- aal Socialistische Beweging (NSB) yang ke Jerman Nazi. Mereka kemudian ditahan di sebuah kamp di Sasaran, Tondano, milik Normaalschool (se- kolah guru rendahan). Di Keresidenan Manado juga tinggal ratusan orang Jepang. Mereka membuka aneka jenis usaha di bidang ekonomi di kota Manado dan kota-kota lainnya di Mi- nahasa. Sebegitu pentingnya Manado di mata Jepang sehingga pada tahun 19400 mereka menempatkan perwakilan konsu- latnya di kota tersebut. Keberadaan per- wakilan konsulat dan kehadiran koloni pendatang Jepang ternyata tidak terlepas dari rencana penyerbuan Tokyo ke Hindia Belanda, di mana Manado dijadikan salah satu pintu masuknya. Pada umumnya, pa- ra pengusaha Jepang di Manado sendiri memiliki tugas rangkap dan khusus: me reka merupakan bagian dalam jaringan spionase pemerintah Dai Nippon. Di antara para spion ini terdapat nama-nama seperti Yanai Minoru, pemilik Firma Fu- taba dengan toko "Kaneko dan Hosaya", yang pada masa pendudukan Jepang ke- mudian menjabat sebagai residen Manado; Sugawara, tukang potret di kota Tondano, yang kemudian kembali ke Minahasa se- bagai seorang perwira menengah Tentara Jepang; dan Yamaguchi, seorang pegawai toko di kota Langowan, yang kemudian menjadi kepala Tokkeitai (polisi militer angkatan laut Jepang) di Manado. Pengawasan khusus dilakukan oleh penguasa kolonial selama kunjungan ka- pal-kapal perang Jepang di perairan Hin dia Belanda. Misalnya, saat kapal penyapu ranjau Okinoshima di bawah Laksamana Muda Miyata mengunjungi Manado pada awal tahun 1937, para pejabat lokal di- minta membayangi dua perwira Jepang, yang bepergian ke atas kapal itu dengan menyamar sebagai orang sipil. Mereka adalah Kapten Yasuo Inouye dari Ang- katan Darat Jepang dan Mayor Choguro Takashi dari Angkatan Laut Jepang. Inou- ye ternyata Kepala Biro Nanjo (Wilayah Selatan) dari Departemen Angkatan Laut. Ketika Jepang bergabung dengan Jer- man Nazi dan Italia Fasis dalam Pakta Tiga Negara dan membentuk persekutuan Poros Roma-Berlin-Tokyo pada 27 Sep- tember 1940, pemerintah Hindia Belanda mendeportasi warga Jepang yang ada di Hindia-Belanda, termasuk yang berada di wilayah Keresidenan Manado. Ket Gambar: • Tugu peringatan Verbond Minahasa-Nederland, sebuah ikatan persekutuan di antara kedua bangsa yang ditandatangani pada tahun 1679. (Sumber: Wikipedia) • Potret dari dua orang pejuang trudisional Minahasa yang diambil pada akhir Abad ke- 1 9 Kesukaan berperang orang Minatuassa disalurkan oleh Belanda dangan merekrut mereka Kerala tentara Kolonial (Sumber Wikipcdia) • Benteng Amsterdam, Manado. Di benteng ini para rekrutan KNIL dari seluruh Minahasa dikumpulkan se- belum dikirimkan ke Jawa untuk mendapatkan pelatihan militer Mengalami kerusakan berat selama masa pendudukan Jepang, bangunan kuno ini kemudian dibongkar sama sekali setelah kemerdekaan Indonesia. • Jesajas Pongoh, salah satu "Pahlawam" KNIL Minahasa. la memperoleh medali Militaire Willems Orde Kelas III, sebuah medali yang sangat jarang diberikan-apalagi kepada orang pribumi atas ke-beraniannya selama operasi militer di Sulawesi Selatan pada tahun 1907. (Sumber: Soeara Militaer Minahasa) • Sebuah barisan KNIL Minahasa berbaris melewati kantor pos Manado, 1918. Banyak orang Minahasa secara hukum disamakan derajatnya dengan orang Eropa, sementara para pemudanya diwajibmiliterkan seperti orang Eropa di Hindia Belanda sejak tahun 1917. (Sumber: Ministerie Defensie). Sumber: Hancurnya KNIL Minahasa (Nino Oktorino) Di sadur dan di salin Serba serbi Minahasa.